Stop bohong pd Rakyat: Gaji & honor Presiden,Menteri,Pejabat ternyata diatas 100jt/bln!
| |
Fasilitas anggota DPR RI, 2004-2009
A. Gaji pokok dan tunjangan 1. Rp 4.200.000/bulan 2. tunjangan a. Jabatan Rp 9.700.000/ bulan b. Uang paket Rp 2.000.000/bulan c. Beras Rp 30.090/jiwa/bulan d. Keluarga: suami/istri (10% X Gaji pokok Rp 420.000/bln) anak (25 X Gaji pokok Rp 84.000/jiwa/bulan) e. Khusus pph, pasal 21 Rp 2.699.813
B.penerimaan lain-lain 1. Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000/bulan 2. Komunikasi intensif Rp 4.140.000/bulan 3. Bantuan langganan listrik dan telepon Rp 4.000.000 4. Pansus Rp 2.000.000/undang-undang per paket 5. Asisten anggota (1 orang Rp 2.250.000/bulan) 6. Fasilitas kredit mobil Rp 70.000.000/orang/per periode
C.Biaya perjalanan 1. Piket pulang pergi sesuai daerah tujuan masing-masing 2. Uang harian: a. Daerah tingkat I Rp 500.000/hari b. Derah tingkat II Rp 400.000/hari 3. Uang representasi: a. Daerah Tingkat I Rp 400.000 b. Daerah Tingkat II Rp 300.000 (keterangan: lamanya perjalanan sesuai program kerja, dan sebanyak-banyaknya 7 hari untuk kunjungan kerja per orangan, dan 5 hari untuk kunjungan kerja tim komisi/gabungan komisi)
D. Rumah jabatan 1. Anggaran pemeliharaan - RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp 3.000.000/rumah/tahun - RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp 5.000.000/rumah/tahun 2. Perlengkapan rumah lengkap
E. Perawatan kesehatan uang duka dan biaya pemakaman 1. Biaya pengobatan (oleh PT Askes) - Anggota DPR, suami/anak kandung/istri dan atau anak angkat dari anggota yang bersangkutan. - Jangkauan pelayanan nasional: > Di provider diseluruh Indonesia yang ditunjuk termasuk provider ekslusif untuk rawat jalan dan rawat inap.
2. Uang duka : -wafat (3 bulan X gaji) -tewas (6 bulan x gaji) 3. Biaya pemakaman Rp 1.050.000/orang
F. Pensiunan 1. Uang pensiun (60% x gaji pokok) Rp 2.520.000/bulan 2. Tunjangan beras Rp 30.090/jiwa/bulan
——–
Daftar penghasilan pejabat negara per bulan, yang dikeluarkan bagian anggaran keuangan tertanggal 28 Januari 2005.
Presiden: Gaji pokok Rp 30.240.000 Tunjangan jabatan Rp 32.500.000 Total Rp 62.740.000.
Wakil Presiden: Gaji Pokok Rp 20.160.000 Tunjangan jabatan Rp 22.000.000 Total Rp 42.160.000
Ketua DPR: Gaji pokok Rp 5.040.000 Tunjangan jabatan Rp 18.900.000 Uang paket Rp 2.000.000 Komunikasi Intensif Rp 4.968.000 Total Rp 30.908.000
Ketua Mahkamah Agung (MA): Gaji pokok Rp 5.040.000 Tunjangan jabatan Rp 18.900.000 Uang paket Rp 450.000 Total Rp 24.390.000
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Gaji pokok Rp 5.040.000 Tunjangan jabatan Rp 18.900.000 Total Rp 23.940.000
Wakil Ketua DPR: Gaji pokok Rp 4.620.000 Tunjangan jabatan Rp 15.600.000 Uang paket Rp 2.000.000 Komunikasi Intensif Rp 4.554.000 Total Rp 26.774.000
Wakil Ketua MA: Gaji pokok Rp 4.620.000 Tunjangan jabatan Rp 15.600.000 Uang paket Rp 450.0000 Total Rp 20.670.000
Wakil Ketua BPK: Gaji pokok Rp 4.620.000 Tunjangan jabatan Rp 15.600.000 Total Rp 20.220.000
Ketua Muda MA: Gaji pokok Rp 4.410.000 Tunjangan jabatan Rp 10.100.000 Uang paket Rp 450.000 Total Rp 14.960.000
Anggota DPR sebagai Ketua Komisi atau Badan: Gaji pokok Rp 4.200.000 Tunjangan jabatan Rp 9.700.000 Uang paket Rp 2.000.000 Tunjangan kehormatan Rp 4.460.000 Komunikasi Intensif Rp 4.140.000 Bantuan listrik Rp 4.000.000 Total Rp 28.500.000
Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi atau Badan: Gaji pokok Rp 4.200.000 Tunjangan jabatan Rp 9.700.000 Uang paket Rp 2.000.000 Tunjangan kehormatan Rp 4.300.000 Komunikasi Intensif Rp 4.410.000 Bantuan listrik Rp 4.000.000 Total Rp 28.340.000
Anggota DPR sebagai Anggota Komisi atau Badan: Gaji pokok Rp 4.200.000 Tunjangan jabatan Rp 9.700.000 Uang paket Rp 2.000.000 Tunjangan kehormatan Rp 3.720.000 Komunikasi Intensif Rp 4.410.000 Bantuan listrik Rp 4.000.000 Total Rp 27.760.000
Anggota MA: Gaji pokok Rp 4.200.000 Tunjangan jabatan Rp 9.700.000 Uang paket Rp 450.000 Total Rp 14.350.000
Anggota BPK Gaji pokok Rp 4.200.000 Tunjangan jabatan Rp 9.700.000 Total Rp 13.900.000
Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI dan pejabat lain yang setingkat atau disetarakan dengan Menteri Keuangan: Gaji pokok Rp 5.040.000 Tunjangan jabatan Rp 13.608.000 Total Rp 18.648.000
Kepala Daerah Provinsi: Gaji pokok Rp 3.000.000 Tunjangan jabatan Rp 5.400.000 Total Rp 8.400.000
Wakil Kepala Daerah Provinsi: Gaji pokok Rp 2.400.000 Tunjangan jabatan Rp 4.320.000 Total Rp 6.720.000
Kepala Daerah Kabupaten/kota: Tunjangan pokok Rp 2.100.000 Tunjangan jabatan Rp 3.780.000 Total Rp 5.880.000
Wakil Kepala Daerah Gaji pokok Rp 1.800.000 Tunjangan jabatan Rp 3.240.000 Total Rp 5.040.000
http://sofianonline.com/daftar-gaji-...an-anggota-dpr
kok kecil? eitsss...tunggu dulu...berita yang selama ini di sorot di TV tentang kecilnya kompensasi yang diterima pejabat negara..ternyata BELUM DITAMBAH HONOR!!!
Gaji Menteri Hanya Rp 18 Juta, Tapi Penghasilan di Atas Rp 100 Juta
Jakarta - Kalau berbicara soal gaji, seorang menteri di Indonesia memang hanya menerima kurang lebih Rp 18 juta per bulan. Jumlah itu memang jauh lebih kecil dari gaji yang diterima petinggi di BUMN.
Namun jangan salah, seorang menteri memiliki honor lain dan juga dana operasional yang tidak sedikit. Total, seorang menteri memiliki penghasilan di atas Rp 100 juta.
"Gajinya memang hanya Rp 18 juta ya, tapi kan masih ada honor-honor lain," kata Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam kepada detikcom, Senin (26/10/2009).
Roy mengatakan, gaji Rp 18 juta yang diterima seorang menteri hanya terdiri dari dua item yakni gaji pokok dan tunjangan jabatan. Seorang menteri dan pejabat setingkat menteri menerima gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 dan tunjangan jabatan Rp 13.608.000.
"Tapi itu baru dua item ya, masih ada honor-honor seperti menjadi anggota kepanitiaan program-program pemerintah dan juga masih ada dana taktis menteri yang besarnya antara Rp 100 hingga Rp 150 juta," kata Roy.
Rencana kenaikan gaji menteri ini mendapat respons negatif dari masyarakat. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebut, rencana penambahan gaji menteri tersebut bukanlah kenaikan melainkan penyesuaian.
Saat ini, penyesuaian gaji menteri seperti dituturkan Hatta, masih digodok di Kementerian PAN. (detiknews..com 26/10/2009)http://www.jawaban.com/index.php/new...73438/limit/0/
Stop bodohi Rakyat...Tolong ngomong apa adanya..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar